
Pelabuhan utama Indonesia mengalami salah satu episode kepadatan paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir pada kuartal kedua 2024 — bukan karena kekurangan kapasitas dermaga atau lapangan penumpukan, melainkan karena urusan dokumen impor. Hingga pertengahan Mei, puluhan ribu kontainer impor tertahan di Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya, karena importir belum memiliki perizinan yang disyaratkan aturan impor baru. Jawaban pemerintah adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang diundangkan dan langsung berlaku pada 17 Mei 2024.
Bagaimana penumpukan terjadi
Pangkal masalahnya adalah Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mulai berlaku pada 10 Maret 2024, 90 hari setelah diundangkan, dan sempat diubah sebelum maupun sesudah tanggal tersebut. Salah satu perubahan pentingnya adalah pergeseran pengawasan sejumlah besar barang konsumsi — antara lain alas kaki, elektronik, pakaian jadi dan aksesorinya, kosmetik, obat tradisional, sepeda, dan tas — dari post-border kembali ke border. Artinya, persyaratan harus dipenuhi di dalam kawasan pabean sebelum barang dapat dikeluarkan. Untuk banyak pos tarif, importir wajib memiliki Persetujuan Impor (PI) dan, untuk sebagian barang, Pertimbangan Teknis (Pertek) dari kementerian terkait.
Ketika dokumen tersebut lambat terbit, kargo pun tertahan di terminal. Pada 17 Mei 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang saat itu juga menjabat Plt. Menteri Perdagangan, menyebut 26.415 kontainer tertahan: 17.304 di Tanjung Priok dan 9.111 di Tanjung Perak. Muatannya mencakup besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, produk kimia, serta elektronik — sebagian besar merupakan bahan baku dan penolong bagi industri dalam negeri.
Apa yang diubah Permendag 8/2024
Revisi ini melonggarkan persyaratan untuk tujuh kelompok komoditas dengan mengembalikannya ke ketentuan Permendag 25/2022. Untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, tas, serta katup, cukup dengan Laporan Surveyor tanpa PI. Untuk elektronik, alas kaki, serta pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, persyaratan Pertek dihapus. Yang penting, barang yang telah tiba sejak 10 Maret 2024 dapat diselesaikan berdasarkan aturan baru ini.
Dampaknya terasa cepat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaporkan pada 3 Juni 2024 bahwa 95% dari lebih dari 26.000 kontainer yang tertahan di kedua pelabuhan telah dikeluarkan dalam waktu sekitar dua minggu, didukung layanan 24 jam, help desk, dan dasbor pemantauan. Namun DJBC mengingatkan sebagian kargo masih berpotensi ditolak dan harus direekspor, misalnya barang yang terkena larangan dan/atau pembatasan (lartas), barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), barang yang tidak dikuasai (BTD), atau kiriman yang belum dilengkapi persetujuan yang dipersyaratkan. Per 2 Juni, sekitar 8.900 kontainer yang baru tiba di Tanjung Priok dan 2.400 di Tanjung Perak diproses dengan komitmen tingkat layanan yang baru, dengan tingkat keterisian lapangan (YOR) yang disebut masih normal.
Apa artinya bagi importir
- Cocokkan kode HS dengan ketentuan lartas terbaru sebelum pengapalan, karena persyaratan suatu produk dapat berubah di antara revisi peraturan.
- Urus PI, Pertek, atau Laporan Surveyor sebelum kapal berangkat, bukan setelah barang tiba, agar terhindar dari biaya penumpukan dan demurrage di terminal.
- Pastikan kewajiban SNI terpenuhi, karena ketidaksesuaian dapat berujung penolakan meskipun perizinan sudah lengkap.
- Pantau kanal resmi Kementerian Perdagangan dan DJBC secara berkala, mengingat aturan impor direvisi beberapa kali hanya dalam hitungan bulan.
Peristiwa ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan regulasi dapat berubah menjadi kepadatan fisik di pelabuhan, dan mengapa kesiapan dokumen sama pentingnya dengan ketersediaan ruang muat kapal dalam logistik impor di Indonesia.



