
Setelah berkali-kali mundur, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) bersiap diteken. Katadata melaporkan pada 16 November bahwa Kementerian Perdagangan berencana menandatangani perjanjian tersebut di Brussel pada 21 November 2026, dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut dalam delegasi. Pada hari yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dijadwalkan meneken Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) Indonesia–Uni Eropa. Jadwal ini pernah bergeser: target Oktober sebelumnya terlewati, dan awal bulan ini Wakil Menteri Perdagangan sempat menyebut tanggal 28 November.
Cakupan perjanjian
IEU-CEPA termasuk perjanjian dagang terluas yang pernah dirundingkan Indonesia. Dari sisi Uni Eropa, Komisi Eropa menyebut perjanjian ini akan menghapus bea masuk atas 98,5% pos tarif untuk barang Eropa yang masuk ke Indonesia, disertai bab tentang investasi, bahan baku kritis, serta perlindungan 221 indikasi geografis Uni Eropa. Dari sisi Indonesia, pemerintah menyebut sekitar 90% pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa langsung menjadi 0% saat perjanjian berlaku, sedangkan sebagian besar sisanya turun bertahap. Kepada kamar dagang Jerman–Indonesia (AHK), Delegasi Uni Eropa di Jakarta menjelaskan bahwa Uni Eropa memangkas tarif ke nol sejak hari pertama, sementara Indonesia menerapkan sebagian liberalisasinya secara bertahap hingga lima tahun.
Pemerintah menyoroti sawit, alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian dan perikanan, serta telekomunikasi sebagai sektor dengan potensi ekspor terbesar. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) memproyeksikan ekspor furnitur ke Eropa dapat tumbuh 15–25% dalam tiga tahun pertama setelah perjanjian berlaku.
Berpacu dengan berakhirnya GSP
Waktu menjadi krusial karena fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa untuk Indonesia berakhir pada 1 Januari 2027, setelah Indonesia dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Tanpa IEU-CEPA yang berlaku, sebagian ekspor Indonesia yang kini menikmati keringanan GSP akan dikenai bea masuk normal Uni Eropa. Pemerintah menargetkan perjanjian berlaku mulai Januari 2027, tetapi penandatanganan hanyalah satu tahap. Di Brussel, Komisi Eropa telah mengirim naskah ke Dewan pada Juni 2026; Dewan harus menyetujui penandatanganan dan Parlemen Eropa harus memberi persetujuan sebelum perjanjian disahkan. Indonesia juga harus menuntaskan ratifikasinya sendiri. Karena itu, jeda singkat antara berakhirnya GSP dan berlakunya IEU-CEPA masih mungkin terjadi.
Apa artinya bagi importir/eksportir
- Eksportir ke Uni Eropa sebaiknya memetakan kode HS yang saat ini memakai GSP dan menghitung dampak bea masuk bila terjadi jeda setelah 1 Januari 2027.
- Setelah naskah dipublikasikan, pelajari ketentuan asal barang dan bukti asal barang dengan cermat; tarif preferensi hanya berlaku bila syaratnya terpenuhi, dan catatan pemasok mungkin perlu dibenahi.
- Importir barang asal Eropa, seperti mesin, bahan kimia, dan bahan baku pangan, perlu memantau jadwal penurunan tarif Indonesia yang bertahap, karena sebagian penurunan baru tuntas beberapa tahun kemudian.
- Aturan pelaksana dari Kementerian Keuangan dan DJBC diperlukan sebelum tarif preferensi dapat diklaim dalam pemberitahuan impor.
Sumber
- Katadata – Babak Baru Kerja Sama Dagang RI-Eropa, IEU-CEPA Bakal Diteken Pekan Ini
- CNBC Indonesia – Wamendag: IEU-CEPA diteken 28 November 2026
- European Commission – Commission presents to Council ambitious Indonesia agreements
- AHK Indonesien – Understanding the EU-Indonesia CEPA: an interview with the EU Delegation in Jakarta



