info@hudayasukseslogistik.com
28 Agustus 2026

PMK 51/2026: Aturan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Dirombak

Mulai 30 Agustus 2026, PMK 51/2026 menggantikan PMK 216/2019: keputusan PLP lebih cepat, tempat penimbunan bertambah, kereta api diakui, dan kepatuhan pengangkut diperketat.

PMK 51/2026: Aturan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Dirombak
HSL Team

Ketentuan pengangkutan barang impor dan ekspor di bawah pengawasan pabean resmi dirombak. PMK Nomor 51 Tahun 2026 berlaku mulai 30 Agustus 2026. Aturan ini diteken Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 Juli, lalu diundangkan dua pekan kemudian, 31 Juli. Beleid ini menggantikan PMK 216/PMK.04/2019 tentang barang impor atau ekspor yang diangkut terus atau diangkut lanjut sebelum sampai di kantor pabean tujuan.

Keputusan lebih cepat, pilihan lebih luas

Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan sekaligus memperkuat pengamanan hak negara atas barang yang diangkut. Sejumlah perubahan langsung menyentuh operasional harian di pelabuhan dan bandara:

  • Waktu layanan lebih singkat. Persetujuan kepala kantor pabean untuk pembongkaran atau pemuatan barang di luar kawasan pabean dipangkas dari dua hari kerja menjadi satu hari kerja. Permohonan Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP) melalui sistem komputer pelayanan wajib diputuskan dalam tiga jam kerja; sebelumnya tidak ada batas waktu.
  • Tempat penimbunan bertambah. Barang impor yang menunggu diangkut lanjut kini dapat ditimbun di TPS, TPS pusat distribusi, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS atas izin kepala kantor pabean. Aturan 2019 hanya mengenal TPS pusat distribusi untuk barang impor.
  • Kereta api diakui. Kereta api kini secara tegas dapat dipakai untuk angkutan darat lanjutan, di samping sarana pengangkut jalan raya, hal yang relevan seiring berkembangnya akses rel ke pelabuhan.
  • Jalur suku cadang. Suku cadang impor untuk perbaikan kapal atau pesawat rute internasional yang tidak dapat diperbaiki di dalam negeri memiliki mekanisme angkut lanjut tersendiri.

Akuntabilitas pengangkut diperketat

Aturan baru juga memperkuat penegakan. Barang yang tidak sampai di pelabuhan atau bandara tujuan, atau tiba tidak lengkap, kini menjadi dasar penilaian tingkat kepatuhan perusahaan pengangkut, hal yang belum diatur dalam PMK 216/2019. Jaminan pengangkutan, mulai dari jaminan tunai, jaminan bank, jaminan perusahaan asuransi, hingga jaminan dari lembaga penjamin, diatur lebih rinci termasuk cara menentukan besarannya.

Pemeriksaan fisik menjadi lebih selektif dalam satu kasus tertentu: untuk barang dalam negeri yang rutenya sempat keluar Daerah Pabean sebelum tiba di tujuan domestik, pemeriksaan fisik kini tidak harus dilakukan pada setiap pengiriman. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan manajemen risiko, dengan opsi pemindaian. Ketentuan angkut terus atau angkut lanjut berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, termasuk untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tetap tersedia.

Apa artinya bagi importir/eksportir

  • Muatan transshipment dan angkut lanjut, misalnya barang yang dibongkar di Tanjung Priok lalu dibawa ke kantor pabean pedalaman, berpeluang menikmati keputusan PLP dan penanganan di luar kawasan pabean yang lebih cepat.
  • Pengangkut dan agennya menanggung risiko lebih besar bila barang hilang atau kurang; pemilik barang dapat mengharapkan perhatian lebih ketat pada segel, dokumen, dan pelacakan.
  • Pergerakan lanjutan dengan kereta api kini jelas dasar hukumnya, sehingga layak dibahas dengan forwarder di lokasi yang memiliki akses rel.
  • Operator kapal dan pesawat yang mengimpor suku cadang mendesak sebaiknya mempelajari mekanisme baru ini untuk mempersingkat waktu perbaikan.
  • Karena jenis dan besaran jaminan diatur lebih rinci, periksa pengaturan jaminan sebelum pergerakan pertama di bawah aturan baru.

Sumber