
Barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat dikenai tarif resiprokal 19% sejak 7 Agustus 2025, turun dari 32% yang diumumkan untuk Indonesia pada 2 April. Tarif baru ditetapkan lewat Executive Order 14326 yang ditandatangani 31 Juli dan menyesuaikan tarif resiprokal per negara untuk puluhan mitra dagang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan negosiasi Indonesia telah rampung dan tarif 19% berlaku mulai 7 Agustus. Menurutnya, tarif ini menjaga daya saing ekspor Indonesia dibanding Thailand, Malaysia, dan Kamboja.
Komitmen Indonesia
Tarif tersebut mengikuti pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih pada 22 Juli tentang kerangka Perjanjian Perdagangan Resiprokal Amerika Serikat–Indonesia. Dokumen ini baru kerangka, belum perjanjian final; kedua pihak masih harus merundingkan dan menandatangani naskah akhirnya. Sejumlah komitmen Indonesia bersentuhan langsung dengan prosedur kepabeanan dan impor:
- penghapusan tarif atas sekitar 99% produk industri, pangan, dan pertanian AS;
- pembebasan produk pangan dan pertanian AS dari rezim perizinan impor, termasuk neraca komoditas;
- pembebasan perusahaan dan barang AS dari ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- penghapusan kewajiban pemeriksaan atau verifikasi pra-pengapalan atas impor dari AS;
- penghapusan pos tarif untuk produk tak berwujud dan penangguhan kewajiban pemberitahuan impornya, serta dukungan atas moratorium permanen WTO tentang bea masuk transmisi elektronik;
- pencabutan pembatasan ekspor komoditas industri, termasuk mineral kritis, ke AS.
Pernyataan itu juga mencatat rencana transaksi komersial, antara lain pembelian energi AS sekitar US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, dan pesawat US$3,2 miliar. AS juga membuka kemungkinan menurunkan tarif di bawah 19% untuk komoditas tertentu yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negerinya.
Persoalan asal barang
Bagi eksportir, angka tarif hanyalah separuh cerita. Pernyataan bersama mewajibkan kedua pihak merundingkan ketentuan asal barang agar manfaat perjanjian benar-benar dinikmati kedua negara, serta bekerja sama melawan penghindaran bea. Executive Order 14326 mempertegas hal itu: barang yang oleh Bea Cukai AS (CBP) dinilai ditransshipment untuk menghindari tarif resiprokal dikenai tarif 40%. Produk dengan banyak komponen dari negara ketiga, terutama Tiongkok, akan diperiksa lebih ketat soal di mana nilai tambahnya sebenarnya tercipta.
Apa artinya bagi importir dan eksportir
Eksportir Indonesia ke AS perlu meninjau status asal setiap produk, menyimpan catatan produksi dan daftar bahan baku yang mendukungnya, serta memantau kemungkinan produknya masuk daftar pengecualian di kemudian hari. Importir barang asal AS di Indonesia perlu mencermati peraturan pelaksana dari kementerian perdagangan dan keuangan yang menerjemahkan komitmen soal perizinan, pemeriksaan pra-pengapalan, dan tarif ke dalam praktik kepabeanan. Selama perjanjian final belum ditandatangani dan diberlakukan, aturan Indonesia yang ada tetap berlaku di perbatasan. Karena itu, perencanaan impor sebaiknya tetap disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, bukan berdasarkan komitmen yang belum dituangkan dalam regulasi.
Sumber
- The White House – Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade
- CNBC Indonesia – Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah
- GovInfo – Executive Order 14326, Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates
- The Jakarta Post – RI races to finalize US trade deals before Aug. 7 tariffs take effect



