info@hudayasukseslogistik.com
3 Maret 2025

PP 8/2025: DHE SDA Wajib Disimpan 100% Selama 12 Bulan

Mulai 1 Maret 2025, PP 8/2025 mewajibkan eksportir tambang, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menyimpan 100% DHE di dalam negeri selama 12 bulan.

PP 8/2025: DHE SDA Wajib Disimpan 100% Selama 12 Bulan
HSL Team

Mulai 1 Maret 2025, eksportir sumber daya alam Indonesia menghadapi salah satu aturan devisa hasil ekspor paling ketat di kawasan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 17 Februari, mengubah PP Nomor 36 Tahun 2023 dan mewajibkan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) disimpan dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Sebelumnya, kewajiban tersebut hanya 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Aturan ini berlaku bagi eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dana wajib ditempatkan pada rekening khusus di bank nasional. Eksportir migas tetap mengacu pada PP 36/2023. Pemerintah menyebut kebijakan ini bertujuan memperdalam likuiditas valas domestik dan memperkuat cadangan devisa, dengan proyeksi tambahan DHE yang tertahan sekitar US$80 miliar pada 2025 dan lebih dari US$100 miliar untuk satu siklus penuh 12 bulan.

Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan dana tersebut

Dolar yang ditahan tidak sepenuhnya dibekukan. Berdasarkan ketentuan yang diumumkan, eksportir tetap dapat menggunakan dana untuk keperluan tertentu:

  • penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk kebutuhan operasional;
  • pembayaran pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lain kepada pemerintah dalam valuta asing;
  • pembayaran dividen dalam valuta asing;
  • pembayaran bahan baku, bahan penolong, dan barang modal yang belum tersedia, tidak mencukupi, atau tidak sesuai spesifikasi di dalam negeri;
  • pembayaran kembali pinjaman valas yang digunakan untuk pengadaan barang modal.

Pelanggaran membawa sanksi yang langsung bersentuhan dengan logistik: penangguhan pelayanan ekspor. Artinya, eksportir yang tidak memenuhi kewajiban penempatan berisiko tidak dapat memproses pengapalan berikutnya.

Mengapa penting bagi perdagangan dan logistik

DHE terhubung dengan data kepabeanan. Pemantauan DHE di Indonesia mengaitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan rekening penerima hasil ekspor, sehingga ketepatan dokumen, mulai dari nilai, mata uang, cara pembayaran, hingga bank penerima, menjadi semakin penting. Ketidaksesuaian antara dokumen komersial dan dokumen pabean dapat memicu pertanyaan kepatuhan jauh setelah kapal berangkat.

Dampak arus kas juga besar. Eksportir komoditas kerap membayar ongkos angkut, biaya pelabuhan, trucking, dan penyedia jasa lain dari hasil ekspor yang sama. Asosiasi pengusaha saat aturan diumumkan mengingatkan bahwa retensi penuh 12 bulan dapat menekan modal kerja dan mengusulkan penerapan yang lebih terbatas. Cara perusahaan menata ulang pengelolaan kasnya, misalnya mengonversi sebagian DHE ke rupiah untuk biaya operasional, akan memengaruhi siklus pembayaran di sepanjang rantai pasok.

Apa artinya bagi eksportir

Bagi pengirim batu bara, mineral, minyak sawit, kayu, produk perikanan, dan komoditas sejenis, langkah praktisnya cukup jelas. Pastikan PEB memuat informasi pembayaran yang lengkap dan konsisten. Pastikan hasil ekspor masuk ke rekening yang memenuhi syarat di bank nasional. Petakan pembayaran keluar mana saja yang termasuk penggunaan yang diizinkan, lalu rencanakan modal kerja. Terakhir, simpan dokumentasi yang mengaitkan setiap pengapalan dengan hasil ekspornya, karena layanan ekspor adalah instrumen yang dipilih pemerintah untuk menegakkan aturan ini.

Sumber