
Aturan baru Indonesia tentang barang kiriman, yaitu paket yang masuk melalui perusahaan jasa titipan, pos, dan e-commerce, resmi berlaku pada 17 Oktober 2023. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman semula dijadwalkan berlaku 17 November 2023, atau 60 hari setelah diundangkan. Atas arahan Presiden Joko Widodo, pemberlakuannya dimajukan satu bulan. Aturan ini sekaligus mencabut PMK 199/PMK.010/2019.
Alasan pemerintah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengaitkan aturan ini dengan dua hal: melindungi industri dalam negeri dari derasnya barang konsumsi impor berharga murah, dan mencegah praktik under-invoicing, yakni nilai paket yang diberitahukan lebih rendah dari harga yang sebenarnya dibayar pembeli. DJBC mencatat sebagian besar impor barang kiriman kini berasal dari transaksi e-commerce, sehingga data platform menjadi kunci pengawasan.
Pokok perubahan
- Batas de minimis tetap USD 3. Barang kiriman dengan nilai FOB sampai USD 3 tetap dibebaskan bea masuk. Di atas USD 3 hingga USD 1.500, sebagian besar barang dikenai bea masuk tarif tunggal 7,5% ditambah pajak dalam rangka impor.
- Makin banyak barang dikenai tarif umum (MFN). Daftar barang yang dikenai tarif bea masuk MFN, bukan tarif tunggal, bertambah dari empat kelompok (tekstil, alas kaki, tas, dan buku) menjadi sembilan, dengan tambahan sepeda, sepeda dan skuter listrik, jam tangan, kosmetik, serta besi dan baja. Menurut pemberitaan, tarifnya berkisar dari 0% untuk buku hingga 25–40% untuk sepeda.
- Platform e-commerce wajib bermitra dengan Bea Cukai. Marketplace dan ritel daring (PPMSE) yang menangani barang kiriman impor wajib menjalin kemitraan dengan DJBC dan menyampaikan data e-catalogue serta e-invoice atas transaksi tersebut.
- Self-assessment dan sanksi lebih berat. Sistem penghitungan beralih dari official assessment ke self-assessment, sehingga pihak yang memberitahukan menghitung sendiri bea dan pajak terutang. Pemberitahuan nilai yang terlalu rendah dapat dikenai denda administrasi 100% hingga 500% dari kekurangan bea masuk.
Pejabat DJBC juga menekankan bahwa marketplace, perusahaan jasa titipan (PJT), dan PT Pos Indonesia perlu memastikan setiap paket dipasangkan dengan invoice yang benar, karena invoice kini menjadi dasar nilai pabean.
PMK 96/2023 terbit menyusul Permendag 31/2023 pada September, yang menetapkan harga minimum USD 100 per unit untuk barang jadi yang dijual langsung dari luar negeri melalui e-commerce lintas negara. Bersama-sama, kedua aturan ini mendorong impor barang konsumsi bernilai kecil ke jalur impor konvensional yang terdokumentasi, sekaligus memberi otoritas data yang lebih baik untuk menguji kewajaran nilai.
Apa artinya bagi importir
- Periksa klasifikasi barang. Jika paket berisi kosmetik, jam tangan, sepeda, atau produk besi dan baja, siapkan anggaran untuk tarif MFN, bukan tarif tunggal 7,5%.
- Gunakan invoice yang akurat. Nilai yang diberitahukan harus sesuai harga transaksi sebenarnya. Dengan data platform kini dibagikan ke Bea Cukai, selisih nilai lebih mudah terdeteksi dan sanksinya berat.
- Bandingkan jalur kiriman dan kargo. Untuk volume rutin atau lebih besar, impor umum melalui importir berizin dan PPJK bisa lebih pasti daripada paket kecil berulang.
- Ingat ketentuan larangan dan pembatasan. Ketentuan lartas dan perizinan impor tetap berlaku berapa pun nilai barangnya.



