
Kementerian Perdagangan merombak aturan main perdagangan daring. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang berlaku sejak 26 September 2023 menyempurnakan ketentuan 2020 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (Permendag 50/2020). Sorotan publik memang tertuju pada social commerce, tetapi sejumlah pasalnya juga berdampak langsung pada cara barang impor sampai ke konsumen Indonesia lewat kanal e-commerce.
Social commerce hanya untuk promosi
Perubahan utamanya adalah garis tegas antara marketplace dan social commerce. Dengan aturan baru ini, media sosial boleh dipakai untuk mempromosikan barang, tetapi tidak boleh memfasilitasi transaksi langsung di dalam sistemnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan platform diberi waktu singkat untuk menyesuaikan diri, diawali peringatan tertulis, dengan risiko pemblokiran sementara hingga pencabutan izin bagi yang tidak patuh. Permendag ini juga melarang marketplace dan social commerce bertindak sebagai produsen barang yang dijualnya, serta melarang penyelenggara dan afiliasinya menyalahgunakan data pengguna.
Langkah ini langsung ditanggapi TikTok, yang layanan TikTok Shop-nya berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan menyatakan sangat prihatin atas dampaknya bagi penjual dan kreator lokal. Menurut data perusahaan, Indonesia adalah pasar terbesar kedua TikTok setelah Amerika Serikat.
Syarat baru untuk barang lintas negara
Bagi perdagangan dan logistik, ketentuan lintas negara inilah yang paling penting:
- Daftar positif. Hanya barang yang tercantum dalam daftar tertentu yang boleh dijual langsung dari luar negeri kepada pembeli di Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.
- Harga minimum USD 100. Barang jadi yang dijual langsung oleh pedagang luar negeri ke Indonesia melalui platform lintas negara wajib berharga minimal USD 100 per unit. Tujuannya agar barang konsumsi impor bernilai rendah tidak menekan produk lokal.
- Kesetaraan syarat bagi pedagang asing di marketplace dalam negeri. Pedagang luar negeri wajib menunjukkan bukti legalitas usaha dari negara asal, memenuhi SNI wajib dan ketentuan halal, mencantumkan label serta keterangan produk berbahasa Indonesia, dan menyebutkan asal pengiriman barang.
Pengawasannya melibatkan beberapa instansi, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BPOM.
Apa artinya bagi importir dan eksportir
Aturan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih luas: pemerintah ingin impor barang konsumsi jadi bernilai kecil masuk melalui jalur resmi yang teratur, bukan lewat paket langsung ke konsumen. Implikasi praktisnya:
- Merek yang berjualan daring perlu meninjau ulang modelnya. Mengirim barang jadi dari gudang luar negeri langsung ke pembeli di Indonesia makin sulit di bawah ambang USD 100. Mengimpor secara curah melalui importir berizin lalu menjual dari stok lokal bisa menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan.
- Dokumen kepatuhan makin menentukan. SNI, sertifikat halal, dan label berbahasa Indonesia sebaiknya disiapkan sebelum barang ditayangkan, bukan setelah muncul keluhan.
- Waspadai aturan kepabeanan terkait. Kementerian Keuangan tengah meninjau ketentuan barang kiriman, sehingga importir lewat kurir dan e-commerce perlu memantau perubahan dari Bea Cukai dalam beberapa pekan ke depan.
Bagi perencana logistik, pesannya jelas: e-commerce bukan lagi jalan pintas impor yang longgar pengawasannya. Memperlakukan kanal penjualan daring dengan disiplin kepatuhan yang sama seperti kargo konvensional adalah pendekatan yang lebih aman.



