
Setelah melonggarkan perizinan impor pada Mei untuk mengurai penumpukan kontainer, pemerintah Indonesia beralih ke perangkat kebijakan yang berbeda pada kuartal ketiga 2024: penegakan yang lebih ketat dan instrumen pengamanan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama tekstil. Dua langkah paling menonjol adalah pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 19 Juli 2024 dan pengenaan bea masuk pengamanan selama tiga tahun atas impor kain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 yang berlaku sejak 9 Agustus 2024.
Satgas dengan tujuh komoditas prioritas
Satgas ini dipimpin Kementerian Perdagangan dan melibatkan banyak lembaga, antara lain Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI AL, bersama dinas perdagangan daerah serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Fokusnya tujuh kelompok komoditas yang dinilai paling rawan impor ilegal atau pemberitahuan yang tidak benar: tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesorinya, barang tekstil sudah jadi lainnya, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.
Saat diluncurkan, satgas disebut akan berfokus di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, khususnya Batam. Sanksinya dapat berupa pencabutan izin usaha hingga pemusnahan barang, dan dapat dilanjutkan ke proses pidana bila diperlukan. Sekitar sepekan setelah dibentuk, satgas melaporkan pengamanan barang senilai sekitar Rp40 miliar, antara lain pakaian jadi, barang elektronik, telepon seluler dan tablet, serta mainan anak. Pemerintah juga melontarkan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi tertentu dari Tanjung Priok dan Tanjung Perak ke pelabuhan di luar Jawa — usulan yang, bila diterapkan, akan mengubah rute dan biaya pengiriman kargo yang terdampak.
Bea masuk pengamanan atas impor kain
Secara paralel, PMK 48/2024 — ditetapkan pada 23 Juli dan diundangkan pada 6 Agustus 2024 — mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk kain selama tiga tahun dengan tarif yang menurun di setiap periode. Sebagai contoh, kain tenun kapas dengan pos tarif 5208.12.00 dikenai Rp1.657 per meter pada periode pertama, Rp1.599 pada periode kedua, dan Rp1.542 pada periode ketiga; tarif untuk segmen kain lainnya tercantum dalam lampiran peraturan. Keputusan ini didasarkan pada penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menyimpulkan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat volume impor yang terus meningkat dan membutuhkan waktu tambahan untuk penyesuaian struktural.
BMTP dipungut di luar bea masuk umum (MFN) maupun bea masuk preferensi. Impor segmen kain tertentu dari negara tertentu dikecualikan, tetapi untuk menikmati pengecualian tersebut importir wajib menyerahkan Surat Keterangan Asal (SKA). Jika persyaratan itu tidak dipenuhi, BMTP tetap dipungut.
Apa artinya bagi importir
- Hitung ulang biaya landed cost untuk impor kain, karena BMTP menambah beban per meter di atas bea masuk normal selama tiga tahun penuh.
- Siapkan SKA yang sah bila pengecualian mungkin berlaku, dan pastikan negara asal serta klasifikasi HS pada SKA sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- Bersiap menghadapi pengawasan yang lebih ketat atas tujuh komoditas prioritas, termasuk pemeriksaan fisik dan audit pasca-pengeluaran; uraian, jumlah, dan nilai barang harus akurat.
- Pantau kebijakan pelabuhan tujuan, karena keputusan mengalihkan impor tertentu ke luar Jawa akan memengaruhi rute kapal, waktu transit, dan biaya distribusi darat.
Kedua langkah ini menandai pergeseran kebijakan dari mengurai kemacetan menjadi melindungi industri lokal, sehingga importir tekstil dan barang konsumsi perlu menempatkan kepatuhan sebagai bagian inti dari perencanaan biaya.



