
Upaya pertama di dunia untuk menetapkan harga global atas emisi gas rumah kaca dari satu industri utuh tertahan pada 17 Oktober 2025. Dalam sidang luar biasa kedua (MEPC/ES.2) di London pada 14–17 Oktober, Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC) Organisasi Maritim Internasional (IMO) memutuskan menunda selama satu tahun pengesahan IMO Net-Zero Framework, yakni amendemen MARPOL Annex VI. Mosi prosedural tersebut disetujui dengan 57 suara mendukung dan 49 menolak, disertai sejumlah abstain.
Apa yang dibahas
Kerangka ini telah disetujui pada April 2025 dalam MEPC 83 dan semula dijadwalkan disahkan secara resmi pada sidang ini. Menurut IMO, aturan ini berlaku bagi kapal samudra di atas 5.000 gross tonnage yang menyumbang sekitar 85% emisi CO2 pelayaran internasional. Ada dua komponen utama:
- standar bahan bakar global yang mewajibkan kapal menurunkan intensitas gas rumah kaca bahan bakarnya secara bertahap, dihitung secara well-to-wake;
- mekanisme ekonomi, yakni kapal yang melampaui ambang batas wajib membeli remedial unit melalui kontribusi ke IMO Net-Zero Fund, sedangkan kapal yang memakai bahan bakar nol atau mendekati nol emisi dapat memperoleh surplus unit dan insentif.
Sesuai jadwal awal, aturan ini akan berlaku pada 2027, atau 16 bulan setelah disahkan.
Sidang pekan itu diwarnai penolakan keras, terutama dari Amerika Serikat. Menjelang pemungutan suara, pejabat AS mengisyaratkan kemungkinan tindakan balasan terhadap negara pendukung, dan Presiden AS secara terbuka menyebut kerangka ini sebagai pajak bagi pelayaran. Sejumlah negara bendera dan produsen energi juga menolak, sementara sebagian besar negara anggota Uni Eropa dan Inggris mendukung pengesahan. Karena aturan prosedur IMO mendahulukan pemungutan suara prosedural, mosi penundaan diputuskan sebelum substansi kerangka itu sendiri.
Langkah selanjutnya
Penundaan ini menggeser seluruh tenggat dalam kerangka setidaknya satu tahun. Sementara itu, ketentuan IMO yang sudah ada, seperti Carbon Intensity Indicator (CII) dan persyaratan efisiensi energi, tetap berlaku. Aturan regional juga berjalan: Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS) dan FuelEU Maritime sudah berlaku untuk pelayaran yang menyinggahi pelabuhan Uni Eropa, sehingga pelayaran ke Eropa tetap menanggung biaya karbon.
Apa artinya bagi importir dan eksportir
Bagi pemilik barang, penundaan ini menghapus biaya karbon global jangka pendek, tetapi menambah ketidakpastian. Surcharge emisi pada rute terkait Eropa kemungkinan tetap ada, dan pelayaran akan meninjau ulang asumsi biaya untuk rute lain. Pemilik barang yang memiliki target keberlanjutan sebaiknya tetap meminta data emisi per pengiriman dan memperlakukan harga karbon IMO sebagai sesuatu yang kemungkinan besar datang, hanya lebih lambat. Kontrak yang menjelaskan cara perhitungan dan pembebanan surcharge lingkungan akan lebih mudah dikelola, apa pun keputusan IMO pada 2026. Bagi eksportir Indonesia yang mengirim ke Eropa, biaya karbon dari EU ETS akan tetap muncul dalam tagihan angkutan laut.



